Anak miskin masih sulit sekolah

Posted: Juli 2, 2013 in Artikel pendidikan

ANAK MISKIN MASIH SULIT SEKOLAH

Persoalan korupsi bukan hanya terjadi di kalangan politisi saja tetapi juga terindikasi terjadi di dunia pendidikan. Terjadinya korupsi di dunia pendidikan ini jelas sangat memalukan sebagai bangsa yang mengaku berpendidikan dan mengelola dunia yang terhormat yakni mendidik. Baru-baru ini kawan-kawan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan tentang dugaan penyalahgunaan dana BOS dan BOP di tujuh TKBM.

Masing-masing adalah TKBM Himata dan Pusaka 45 yang menginduk pada SMPN 84, TKBM Sekolah Rakyat dan Papanggo menginduk ke SMPN 95 dan TKBM Peduli Umat menginduk ke SMPN 190. Selain itu, TKBM Johar Baru dan Civitas menginduk ke SMPN 28, serta TKBM Himata menginduk ke SMPN 30.

Jika memang benar laporan ICW ini maka peristiwa tersebut sungguh sangat memalukan. Coba kita pikirkan, bagaimana jadinya bangsa ini jika dunia pendidikannya justru melakukan korupsi? Apa memang bisa melakukan korupsi di dunia pendidikan? Hal ini berawal dari banyaknya proyek yang diadakan dalam upya pemerintah memenuhi hak atas pendidikan yang oleh Negara kepada warga negaranya. Sekadar diketahui saja misalnya, pada tahun 2010 ini di Jakarta, setiap siswa di SMP mendapatkan dana BOS sebesar Rp 575 ribu. Sedangkan biaya BOP sebesar Rp 110 ribu per siswa setiap bulan. Mekanisme penyalurannya langsung dari Dinas Pendidikan (Provinsi DKI Jakarta) ke rekening sekolah per tiga bulan sekali.

Sementara itu menurut rincian APBD Jakarta tahun 2010 disebutkan bahwa jumlah dana BOP yang akan dicairkan pada tahun 2010 ini kurang lebih sebesar Rp 1 triliun dan akan dicairkan setiap triwulan. Angka itu mengalami knaikan sekitar 10% jika dibanding dengan dana BOP tahun 2009 sebesar Rp 963 miliar. Kenaikan dana ini dialokasikan pada tahun 2010 disebabkan oleh rencana akan adanya peningkatan jumlah dana BOP yang diterima siswa SMA, yakni dari Rp 25.000 per bulan menjadi Rp 75.000 per bulan, atau dari Rp 300.000 per tahun per siswa menjadi Rp 900.000 per tahun per siswa. Sedangkan untuk siswa SD dan SMP, jumlah dana BOP yang diterima masih sama dengan tahun sebelumnya, masing-masing adalah Rp 60.000 per siswa per bulan untuk siswa SD atau Rp 720.000 per siswa per tahun. Untuk siswa SMP adalah Rp 110.000 per siswa per bulan atau Rp 1.320.000 per siswa per tahun.

Peluang korupsi atau penyelewengan itu bukannya berhenti disitu saja. Masih ada lagi proyek yang selama ini potensial di selewengkan, yakni pengedaan fasilitas pendidikan bagi anak didik. Semua sebenarnya terlihat sudah difasilitasi agar anak-anak di Jakarta bisa menikmati pendidikan dasar 9 tahun ( SD dan SMP) secara baik dan gratis atau setidaknya bisa dijangkau oleh anak miskin sekalipun. Namun hingga saat ini masih saja banyak keluhan bahwa anak-anak yang bersekolah di SD dan SMP Negeri tetap dibebani biaya atau pengeluaran yang seharusnya tidak perlu. Ada-ada saja tagihan dan cara sekolah atau setidaknya gurunya dan Komite Sekolah meminta uang lebih kepada anak-anak didik.

Sekarang ini sekolah memiliki pola represi yang cukup handal mengelabui system control dan sikap kritis publik dalam meminta atau mencari uang tambahan dari kegiatan pendidikan. Caranya dilakukan dengan melibatkan atau menjadikan komite sekolah sebagai ujung tombak yang handal juga aman.

Komite sekolah yang nota bene adalah juga orang tua murid didorong seolah sebagai pihak yang mengadakan dan bukan lagi sekolah atau gurunya. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan Kepala Inspektorat Provinsi DKI, Sukesti Martono saat menanggapi dugaan korupsi dana BOS di Jakarta. Sukewsti Martono menyatakan bahwa semua besaran anggaran biaya sekolah harus dikompromikan dan mendapat persetujuan dari orangtua murid. Selain itu juga menurut Sukesti dikatakan bahwa APBS harus disosialisasikan kepada orangtua murid dan komite sekolah.

Jelas terlihat bahwa memang komite sekolah adalah bagian dari sekolah atau proses pengelolaan sekolah yang diakui masuk dalam system yang ada. Sulit dibayangkan ada komite sekolah yang mudah atau dapat bersikap kritis tanpa ada tekanan atau ketakutan akan nasib anaknya yang bersekolah di sekolah tersebut. Situasi yang menjadikan komite sekolah sebagai alat agar sistem yang ada selamat dari control dan jamahan kritis publik. Lihat saja semua jasa pejualan buku, seragam dan biaya tambahan dipungut atau diarahkan melalui komite sekolah. Semenatra yang berhubungan dengan pihak percetaakan buku atau pembuat seragam adalah guru-guru atau kepala sekolah. Begitu pula pungutan tambahan seperti perbaikan pagar, penambahan AC ruang guru dan Kepala Seklah, perbaikan WC dan penambahan atap sekolah, semuanya dilakukan melalui komite sekolah. Lagi-lagi semua pungutan itu lepas dari kepentingan sekolah atau guru dan kepala sekolanya.

Jika pihak sekolah sudah benar dan baik-baik mengelola dana pendidikan yang serta dana BOS dan BOP maka tidak perlu lagi ada pungutan tambahan, tidak ada lagi penyalahgunaan fungsi komite sekolah. Seharusnya komite sekolah bukanlah alat memungut atau mengamankan pungutan tambahan. Komite sekolah seharusnya berperan membantu sekolah dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan bukannya penampilan sekolah. Kepala sekolah dan guru-guru adalah pendidik dan bukanlah penjual buku, penjual seragam dan penajaja alat-alat ekstra kurikuler. Semua upaya penyelewengan dan korupsi di sekolah ini jelas telah merendahkan profesi guru yang seharusnya mulia sebagai pendidik bukan pedagang gelap. Guru memiliki peran sangat mulia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa ini, jangan dikotori oleh keinginan sesaat yang menyesatkan dan merendahkan diri sendiri. Jangan lupa pada pepatah bijak yang mengatakan: “Guru kencing berdiri maka murid kencing berlari”.Jika diamati semuapelanggaran dana pendidikan ini terlihat adanya kelemahan pemerintah atau sekolah dalam:

  1. Mengelola anggaran pendidikan atau dana public

  2. Melindungi dan memenuhi hak dasar pendidikan yang baik bagi anak-anak

Apabila memang pemerintah atau sekolah ingin memenuhi dan melindungi hak atas pendidikan yang baik maka sudah seharusnya mengelola anggaran atau dana publik di bidang pendidikan secara baik. Pengelolaan yang baik adalah dengan secara mendasar memperhitung dan memenuhi kepentingan hak anak-anak dalam memperoleh kesempatan serta pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu adalah juga hak semua anak terutama anak-anak miskin yang merupakan visi dari program mulia tersebut. Diadakannya sekolah gratis atau terjangkau dalam pendidikan dasar 9 tahun dasarnya adalah banyaknya anak-anak miskin yang kesulitan sekolah apabila negara tidak memenuhinya.

Keberadaan sekolah gratis harus bisa menyelamatkan anak-anak miskin Jakarta agar tidak sulit untuk sekolah dan mengenyam pendidikan bermutu. Komitmen pemerintah, dalam hal ini komitmen gubernur Jakarta yang mengalokasikan anggaran yang sangat besar bagi pendidikan anak Jakarta janganlah diselewengkan oleh pihak sekolah atau pengelolanya. Melihat angka dana atau anggaran yang disediakan baik dalam program BOS dan BOP, jumlahnya sangat besar, akan mampu menjangkau anak-anak miskin untuk bersekolah dan akan sangat bermanfaat pembangunan sumber daya manusia Jakarta. Apabila pengelolaan dana publik bidang pendidikan ini dilakukan secara baik dan bersih maka tidak akan ada lagi anak miskin Jakarta kesulitan untuksekolah.

Untuk mengawal pelaksanaan program sekolah gartis bagi seluruh anak Jakarta, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) membuka Pos Pengaduan Sekolah Gratis Jakarta. FAKTA siap membantu dan mengadvokasi masalah-masalah dalam pelaksanaan program sekolah gratis di Jakarta. Pengaduan dapat disampaikan ke kantor FAKTA di jalan Pancawarga 4 No:44 RT 03 RW 07 Kalimalang (Belakang Gudang Seng) Jakarta Timur, telepon: 8569008 (dengan kontak Iin atau Prima).

Admin. 7 Oktober 2010. Pendidikan anak miskin. Diambil pada 28 Maret 2012. darihttp://www.fakta.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=100:anak-miskin-masih-sulit-sekolah&catid=38:opini-jakarta&Itemid=95

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s